Era Baru Perusda Bali, Siap Tak Terima Gaji sebelum Tunjukan Bukti
- 12 Januari 2019
- 19:23 WITA
- News
BALITOPNEWA.COM, DENPASAR - Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali nampaknya akan tampil berbeda di era Gubernur Bali Wayan Koster. Kehadiran Perusda kedepan sepertinya tidak akan lagi hanya menjadi pemain penggembira dalam lapangan bisnis di Bali.
Gubernur Koster menegaskan dirinya akan sungguh-sungguh menjadikan Peruada sebagai mesin ekonomi Provinsi. Ia ingin Perusda menjadi perusahaan yang dapat memberikan tambahan pemasukan bagi keuangan daerah agar dapat menyokong upayanya dalam meningkatkan volume dan kualitas pembangunan di Bali.
Hal tersebut ia sampaikan saat prosesi pelantikan Direksi dan Dewan Pengawas Peruada Provinsi Bali periode 2019-2023, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Bali, 12 Januari 2019.
"Kita ingin meningkatkan volume dan kualitas pembangunan di Provinsi Bali ini, maka untuk itu kita harus ditopnag oleh sumber pendapatan daerah asli yang memadai," ucap Gubernur dalam pidato pengarahannya.
Gubernur mengatakan dana daerah yang bersumber dari APBN tidak bisa lagi ditingkatkan jumlahnya karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan besaran alokasi yang di berikan untuk provinsi Bali.
"Sumber APBN seperti dana alokasi umum, alokasi khusus, dana bagi hasil dana perimbangan dan sumber yang lainnya itu sudah bukan ranah kita lagi, kita tidak bisa mengatur, berapa yang diberikan ya segitu sudah yang kita terima," ujarnya.
"Maka yang harus diatur itu adalah sumber yang bisa kita kelola dengan kewenangan yang ada di daerah yaitu dalam hal ini Gubenur Bali. Harus liat sumber yang memungkinkan untuk meningkatkan sumber pendapatan," imbuh Gubernur.
Gubernur mengatakan, selama ini sumber utama pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali berasal dari dua sumber yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), totalnya dari dua sumber ini yaitu Rp. 2.7 triliun rupiah untuk PAD yang totalnya Rp. 3.3 triliun.
Gubernur Koster mengatakan hal ini sangat disayangkan, PAD Bali yang berasal dari dua sumber tersebut hanya menyumbang 600 miliar, mengingat pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia.
"artinya cuma 600an miliar yang bersumber dari luar ini, ini kecil sekali mengingat begitu banyak potenai yang ada," ucapnya.
Selain itu, Gubernur juga saat ini tengah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali, yang nantinya ini akan menjadi satu sumber PAD juga.
"Mudah-mudahan ini (Perda Kontribusi Wisatawan, red) bisa cepat prosesnya di DPRD," kata Gubernur.
Gubernur Koster bahkan memberikan tantangan yang cukup besar bagi direksi dan pengawas Perusda kali ini. Selain dituntut agar mandiri dan pengelolannya tidak membebani APBD, jajaran direksi dan Dewan Pengawas ini juga tidak menerima gaji.
"Jadi satu tahun sebelum punya penghasilan, bapak tidak terima gaji. Bapak harus tunjukan ngayah dulu," tegasnya.
Menanggapi hal teraebut, Direktur utama Perusda yang baru dilantik, Suryawan Dwimulyanto mengatakan pihaknya mengaku siap dan telah memiliki komitment dari awal untuk membuktikan hasil kerja terlebih dahulu sebelum menerima hak gaji.
"kita memang sudah komitment dari awal akan ngayah. Jadi kita sudah komitment yang pertama tidak dibayar, tidak membebeni APBD, yang ke tiga harus meng-creat income baru. Justru dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan orang-orang yang hebat," ungkapnya.
Suryawan juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan konsep yang akan diterapkan dalam Business Plan nantinya.
"Kita sebenarnya sudah menyiapkan konsepnya dari beberapa waktu yang lalu, kita sekarang tinggal meformulasikan dan mengadministrasikannya sebagai <>bussines plan-nya," ujarnya.
Terkait konsep Perusda kedepannya, Ketua Dewan Pengawas Perusda Provinsi Bali, IB Kesawa Naryana yang juga baru dilantik saat itu menjelaskan bahwa Perusda akan digerakkan sebagai katalis, gotong-royong, dan mengutamakan peran serta putra daerah Bali.
"Konsepnya yang pertama kita akan memposisikan diri sebagai katalisator. Artinya menjadi katalis yang membuat struktur ekonomi Bali yang membesarkan yang non-pariwisata. Karena pariwisatanya sudah ada, tapi ini tidak sehat kalo porsinya 70%."
"Yang kedua, ekonomi gotong-royong. Gotong royong ini artinya Perusda adalah untuk pengkordinasian Bumdes-Bumdes. Seperti yang di Bandara Bali Utara itu kita mengkordinasikan kepemilikan desa adat supaya desa adat dan yang lainnya juga memiliki stand point legal yang kuat, sehingga kita juga bisa merencanakan SDM-nya, rencana bisnisnya yang menuntungkan kedua belah pihak jadi kita tidak dikendalikan."
"Dan yang ketiga yang terpenting, meningkatkan peran serta putra daerah Bali, sehingga semua bisnis itu kalau bisa di putra daerah karena Perusda ini hanya membrikan frame legalnya, frame integrasinya, dan frame bisnisnya," paparnya.
Pelantikan Direksi periode 2019- 2024 dan Dewan Pengawas periode 2019-2023 Perusda Provinsi Bali ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali, instansi vertikal di lingkungan Pemprov Bali serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali.
Jajaran Dewan Pengawas yang dilantik yaitu IB Kesawa Naryana sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusda dan Gembong Triadjaja sebagai anggota.
Untuk jajaran direksi, Direktur utama Perusda yaitu Suryawan Dwimilyanto, Direktur Operasional, Agung Dwi Astika dan Direktur Keuangan IB Gede Purnamabawa. (NAI)
Komentar